Seminar on Challenges of Regional Autonomy in Indonesia: Towards Two Decades of Post-Reform

Indonesia memiliki sejarah perubahan yang panjang. Pasca merdeka tahun 1945 Indonesia setidaknya mengalami empat fase perubahan. Pada tahun 1945-1959 Indonesia dikenal dengan masa demokrasi konstitusional.Tahun 1959-1965 Indonesia menghadapi demokrasi terpimpin.Tahun 1965-1998 dikenal sebagai masa demokrasi Pancasila.Sedangkan tahun 1998-sekarang dikenal dengan masa reformasi.Reformasi 1998 ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru digantikan orde reformasi.Di bawah kepemimpinan BJ Habibie berhasil melahirkan beberapa langkah penting dalam menumbuhkan demokratisasi di Indonesia.Diantaranya kebebasan pers, reformasi politik, berubahnya sistem kepartaian sampai terselenggaranya kembali pemilihan umum di tahun 1999.
Salah satu Interpretasi terhadap tuntutan reformasi di Indonesia tidak dapat dipahami sebatas upaya melakukan perubahan, tetapi lebih ditentukan sebagai kebersinergiaan kejadian-kejadian sebagai setting yang dimatangkan tindakan-tindakan dari berbagai kalangan.Reformasi 1998 telah menempatkan Soeharto sebagai a device that unifies all those who share the same enemy.Namun setelah tercapai reformasi aktor-aktor politik terfragmentasi orientasi kepentingan dan kekuasaan. Tuntutan reformasi tidak menghapuskan sifat dasar kekuasaan yang dinilai tidak ideal, melainkan hanya menggeser ke sisi lain dari persoalan kekuasaan yang sentralistis menjadi pembagian ke partai-partai politik, KKN di seputaran Soeharto menjadi KKN di seputar lembaga negara dan daerah.
Dari segi hukum perubahan fundamental pasca reformasi di Indonesia ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Amandemen yang dilakukan dalam 4 tahap sejak tahun 1999-2002.Salah satu refomasi poitik yang harus dilakukan pemerintah demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tuntutan disintegrasi adalah otonomi daerah.Perubahan relasi antara pusat daerah dengan ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan mengalami perubahan kembali menjadi UU No. 25 Tahun 2014. Lahirnya UU No.22 Tahun 1999 merupakan upaya mengembalikan kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat.Melalui UU ini pula memungkinkan banyak daerah untuk melakukan pemekaran dengan alasan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.Adanya pembagian kewenangan dimana kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri.
Saat ini reformasi telah berjalan selama 16 tahun.Banyak hal telah dicapai selama 16 tahun pelaksanaan reformasi.Pemilihan presiden dan kepala daerah langsung.Politik lokal yang menguat dan melahirkan identitas-identitas lokal yang menonjol yang tidak tampak pada masa sentralisasi.Kajian-kajian tentang Indonesiapun banyak beralih dari kajian kelembagaan dan negara menuju politik lokal.Banyak peneliti yang menunjukan betapa dinamis, beragam dan kompleksnya masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini menunjukan fenomena daerah menjadi trend baru dalam perkembangan keilmuan politik dan pemerintahan di Indonesia. Program-program daerah yang inovatif, kepala daerah yang reformis mulai ramai diperbincangkan dan menghiasai diskursus-diskursus baik di ranah akademik maupun di media massa.
Setelah mengalami sistem otoriter mulai dari fase demokrasi terpimpin, reformasi merupakan momentum yang dianggap sebagai kesempatan emas untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum yang lebih baik. Harapan besar akan terjadinya perubahan mendasar dan signifikan. Orde refromasi hampir menuju dekade yang kedua, harapan-harapan di atas tampak memudar sedikit demi sedikit, dan arah bangsa menjadi tidak begitu jelas.Saat ini Bhineka Tunggal Ika diperlukanmelebihi masa-masa sebelumnya. Tantangan hadir bertubi-tubi dari globalisasi, premanisme politik, etnisitas, suku, agama, ras, antar golongan. Seolah melupakan proses berdarah yang melahirkan momentum reformasi 1998. Di awal 1998 banyak pengamat menyampaikan Indonesia memasuki masa transisi. Sepertinya tidak ada yang dapat memastikan sampai kapan fase transisi ini terlewati. Para elite politik maupun lokal belum bisa menyamakan agenda dan platform politik masing-masing.Sehingga sejauh mana kebhinekaan Indonesia ini dapat berjalan, ketika Indonesia dinilai belum mampu menjadi sebuah “bangsa” sebagaimana China ataupun India.
Pasca reformasi dan diberlakukannya UU 22/1999 dinamika pemerintahan Indonesia berjalan sangat dinamis.Dinamika itu tercermin dari perubahan pola relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.Relasi yang berubah membuat bandul kekuasaan terdesentralisasi.Kuasa pusat secara pelan tapi pasti dikurangi, tetapi daerah memiliki kekuasaan lebih bila dibandingkan sebelumnya.Kuatnya pemerintah daerah membuat pemerintah pusat kompromistik dan akomodatif.Misalnya kekuasaan pusat sangat terbatas, sisanya berada di pemerintah daerah.Tidak hanya itu, gelombang pemekaran daerah dengan berbasis etnisitas, agama, dan segala nilai primordialisme bergerak sangat kencang dan memaksa pusat untuk mengakomodirnya.
Pola relasi antara pusat dan daerah mengambil bentuk: bila pemerintah pusat kuat, maka pemerintah daerah lemah, begitu pula sebaliknya.Pasca reformasi memperlihatkan kuasa daerah yang kuat dan bisa berhadapan dengan pusat.Hal ini bisa diperlihatkan bagaimana daerah melakukan perlawanan terhadap personifikasi pemerintah pusat di level daerah.Misalnya, gerakan boikot pemerintah kab/kota terhadap undangan koordinasi yang diprakarsai pemerintah provinsi.Lebih jauh lagi, daerah bisa melakukan perlawanan politik terhadap kebijakan pusat yang dinilai merugikan daerah.Perlawanan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dibaca dalam konteks eksploitasi.Sebagai contoh daerah kaya sumberdaya alamnya melawan karena merasa dieksploitasi oleh pusat.
Dinamika dan ketegangan ternyata tidak hanya dalam konteks hubungan hirarkis yakni pusat dan daerah, tetapi yang lebih dahsyat adalah dinamika antara lembaga pemerintahan.Pada level nasional, konfrontasi yang tak kunjung padam diperankan KPK vs Polri, KPK vs DPR, KY vs MA, hingga Presiden vs DPR.Ketegangan antar-lembaga pemerintahan ternyata bukan diberpijak pada prestasi kerja, tetapi lebih pada ego-sektoral ataupun sekedar menjaga korps masing-masing.
Apa pun alasan yang mendasarinya—semua rangkaian peristiwa yang disebutkan di atas menunjukkan kepada kita bahwa dalam pengelolan tata-pemerintahan pasca reformasi telah terjadi banyak perubahan, baik dalam relasi horizontal maupun secara vertikal. Perubahan relasi kuasa dalam struktur lembaga pemerintahan mengharuskan kita untuk selalu waspada, jangan sampai berujung pada chaos atau pun saling melumpuhkan. Tetapi, yang diinginkan adalah perubahan dan dinamika antara lembaga pemerintahan tersebut tetap berada dalam koridor ‘tertib politik’ dengan mengedepankan pola relasi kuasa ‘trias politik’ dan ‘chek and balances’.
Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang merespon otonomi daerah dengan baik.Dengan hadirnya otonomi daerah banyak kabupaten/kota di Jawa Timur mampu menonjol diri sampai ke kancah nasional.Kota Surabaya dikenal dengan inovasinya dibidang digital dan menjadi cyber city.Banyuwangi hadir dengan banyaknya inovasi disektor pelayanan publik.Kota Batu muncul karena keberhasilan city brandingnya melalui Kota Wisata Batu.Jember menjadi populer di dunia internasional karena Jember Fashion Carnival.Kota Blitar menonjol karena praktek kepemimpinan Samanhudi yang berasal dari seorang preman.
Seminar ini diselenggarakan untuk mengevaluasi berjalannya 16 tahun reformasi di Indonesia.apakah perjalanan menuju dua decade tersebut telah berhasil mewujudkan cita-cita bangsa yang terangkum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau justru reformasi melahirkan disorientasi bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.Karena itu menarik untuk mendiskusikan perjalanan 16 tahun reformasi di Indonesia baik dalam konteks regional di Jawa Timur maupun dalam konteks nasional.
Prof. Gerry Van Klinken dalam seminar Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia: Menuju Dua Dekade Pasca Reformasi. Materi yang disampaikan Bapak Gerry kami menjelaskan mengenai dinamika-dinamika politik yang hadir di Indonesia pasca 1998. Apakah desentralisasi telah mampu membuahkan daerah-daerah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan lebih baik sebelum masa reformasi? Ataukah tidak ada perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah reformasi 1998.

seminar-otonomi-daerah-gerry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *